MutiaraPublic Media Inspirasi dan Penyejuk Hati
MutiaraPublic.com – Syamsul Ma’arif, Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia “KPIH” mengakui bahwa masalah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih terdapat problem yang besar. Hal itu, disampaikan ketika ia menjadi pembicara di Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diadakan oleh Asosiasi Bina Haji dan Umroh Asbihu NU (Nahdlatul Ulama), pada hari Rabu (25/6) di kantor PBNU, Jakarta Pusat. di mengungkapkan bahwa tidak ada kejujuran dari para penyelenggara ibadah haji.
Syamsul Ma’arif juga mengucapkan, bahwa dalam 2 tahun ini menteri agama selalu menyampaikan pada masyarakat bahwasanya Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) ini turun.
Akan tetapi disisi lain, menurut Syamsul Ma’arif, terdapat subsidi untuk jamaah ibadah haji. Kemudian, lanjut Syamsul Ma’arif, pemerintah sudah menyampaikan BPIH telah turun namun tentunya ada optimalisasi.
Hal tersebut semestinya, menurut Syamsul Ma’arif, haruslah disampaikan pada masyarakat. tapi, lanjut Syamsul Ma’arif, pemerintah tidak menyampaikan perihal kepada masyarakat mengenai BPIH tersebut.
“” Disinilah dimanfaatkan, oleh 2 lembaga Negara pemerintah serta DPR setidaknya sebagai pencintraan, “” tutur Syamsul Ma’arif.
Syamsul Ma’arif juga menuturkan dalam hal itu, 2 lembaga Negara RI seolah-olah menjadi pahlawan dikarenakan mereka mampu menurunkan BPIH. Oleh sebab itulah, menurut Syamsul Ma’arif, pengelolaan keuangan untuk ibadah haji sangatlah perlu untuk ditinjau kembali.
Selain hal itu, lanjut Syamsul Ma’arif, secara syar’i telah ditemukan, bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat yang akan membayar BPIH bermasalah “secara syar’i”. Hal ini tentunya, kata Syamsul Ma’arif berdasarkan hasil dari Bahsul Masail PBNU di Cilacap serta di Yogyakarta.
Oleh sebaab itu, tutur Syamsul Ma’arif, temuan bahwa telah terdapat masalah-masalah secara syar’I terhadap akad dalam pembayaran BPIH maka, haruslah disampaikan kepada menteri agama. Hal ini bertujuan, supaya menteri agama mengetahui permasalahan tersebut.
“” Untuk mengetahui yang benar seperti apa, ini perlu masukan dari lembaga keagamaan, “” tutur Syamsul Ma’arif.
Disadur : Republika.co.id
Redaktur : Aminatul Jannah.
