Mengenai Dana Talangan Haji, Pentingnya Bahas RUU
Mengenai Dana Talangan Haji, Pentingnya Bahas RUU

DPR : Mengenai Dana Talangan Haji, Pentingnya Bahas RUU

MutiaraPublic.com – Di dalam pro serta kontra, kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Dana Haji, dinilai oleh DPR sangatlah penting. RUU itu dianggap sebagai dasar payung hukum untuk pengelolaan dana haji yang jumlahnya benar-benar besar (fantastis) supaya teratasi dengan maksimal, dari pada di tangan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ketika dibawah Kementerian Agama, tak ada payung hukum yang cukup kuat untuk membolehkan pengelolaan keuangan haji, ” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa, Senin (16/6).

RUU itu dia anggap hal yang utama/ penting, lantaran saat dana tersebut mau dipakai untuk kebutuhan jamaah haji, umpamanya lewat investasi, maka bakal ada tanggung jawab yang pasti, peruntukannya terang, serta pembagian tugasnya juga terang.

hal tersebut juga yang disebut langkah kehati-hatian dari praktek penyimpangan di badan Kementerian Agama. “Antara Kementerian Agama serta tubuh pengelolaan keuangan tak tumpang tindih, ” ungkap Ledia Hanifa.

Pembelahan pengelolaan dana haji, lanjut dia, juga diperlukan lantaran Kementerian Agama mempunyai pekerjaan serta tanggung jawab yang besar hingga mesti ada pembagian pekerjaan yang seimbang.

Waktu itu, kajian RUU sudah melalui step pandangan fraksi serta bakal masuk ke kajian detail daftar inventarisasi persoalan (DIM). Kelak, masalah apa yang diperkirakan timbul dalam rancangan ketentuan pemerinah (RPP), akan segera dibicarakan penyelesaiannya.

Ledia Hanifa juga tak punya masalah dengan tujuan/ target 3 bulan. kajian RUU yang digelindingkan Menag. Sepanjang ke-2 iris pihak kompeten serta prinsip untuk menyelesaiannya, dia optimistis banyak yang bisa dirampungkan. “Peluang itu terus ada, ” ungkap Ledia Hanifa.

sementara itu, asumsi bahwasanya regulasi pengelolaan dana haji yang mendesak, maka pemerintah juga mengajukan draf RUU Pengelolaan Dana Haji. Sesuai sama ketetapan serta tata teratur/ tata tertib, lanjut Ledia, saat pemerintah mengajukan draf RUU, maka mesti ditindaklanjuti dengan kajian oleh DPR serta pemerintah.

Lantaran tetap dalam kajian, tidak menutup kemungkinan bakal ada pergantian draf menurut usulan dari DPR ataupun pemerintah. “Karena tetap berbentuk terbuka, kelak bakal ada catatan-catatan dari DPR, bukan hanya mustahil beralih, ” tutur Ledia Hanifa.

Soal masalah perampungan amandemen UU Nomer 13 Th. 2008 perihal Penyelenggaraan Haji, Ledia Hanifa menyampaikan drafnya telah dikerjakan. Cuma saja, mesti melalui step harmonisasi di Tubuh Legislasi. “Ini cukup lama, problemnya tetap di internal DPR, ” tutur Ledia Hanifa.

 

Reporter : D. Sugianto
Redaktur : Babur Rahmah


DMCA.com Protection Status
* Silahkan anda sebar-luaskan artikel ini dengan syarat mencantumkan sumber : www.MutiaraPublic.com

MutiaraPublic.com – Di dalam pro serta kontra, kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Dana Haji, dinilai oleh DPR sangatlah penting. RUU itu dianggap sebagai dasar payung hukum untuk pengelolaan dana haji yang jumlahnya benar-benar besar (fantastis) supaya teratasi dengan maksimal, dari pada di tangan Kementerian Agama (Kemenag). “Ketika dibawah Kementerian Agama, tak ada payung hukum yang …

Review Overview

0

Komentar Anda

Alamat Email Anda tidak akan Kami Publikasikan. Isian yang wajib diisi ditandai *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.